MOJOKERTO | LiraPos | Dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran kembali terjadi. Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp332 juta untuk Dusun Kesiman RT 05/RW 01 hingga kini tidak menunjukkan bukti realisasi di lapangan.
Hasil penelusuran tim awak media pada Jumat, 6 Februari 2026, menunjukkan tidak adanya kegiatan fisik yang dapat dikaitkan dengan anggaran BKK tersebut. Warga yang dimintai keterangan bahkan mengaku tidak mengetahui adanya proyek dimaksud.
Ketidakhadiran Ketua RT dan Kepala Desa saat hendak dikonfirmasi semakin memperkuat dugaan adanya masalah administrasi maupun potensi penyimpangan penggunaan anggaran.
Yang ada di lapangan justru proyek hotmix yang diketahui bersumber dari Dana Desa 2025, sehingga menimbulkan pertanyaan serius: ke mana anggaran BKK dialokasikan?
LiraPos menegaskan pentingnya audit menyeluruh dan keterbukaan dokumen anggaran, guna mencegah praktik penyalahgunaan dana publik yang dapat berimplikasi hukum.(Red lira pos.id)
