 |
| Lirapos.id |
Surabaya Lirapos.id |
Beredarnya pemberitaan di sejumlah media online mengenai dugaan praktik “tangkap–nego–lepas” dalam penanganan perkara judi online di lingkungan Polda Jawa Timur memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Isu tersebut mencuat setelah seorang pria bernama Moch Rizal Rizki Amirullah mengaku sempat diamankan oleh penyidik Unit 3 terkait dugaan aktivitas judi online. Dalam keterangannya, ia menyebut sempat diminta sejumlah uang sebesar Rp50 juta yang kemudian disebut terjadi tawar-menawar hingga Rp18 juta sebelum akhirnya diperbolehkan pulang.
Namun hingga saat ini, tudingan tersebut masih sebatas pengakuan sepihak dan belum dibuktikan melalui proses hukum maupun disertai klarifikasi resmi dari pihak kepolisian.
Sejumlah pemerhati hukum di Surabaya menilai bahwa pemberitaan terkait tuduhan serius seperti praktik “tangkap–nego–lepas” perlu disikapi secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesimpulan yang prematur di tengah masyarakat.
Menurut mereka, dalam sistem hukum pidana, setiap tuduhan harus didasarkan pada bukti yang jelas dan melalui proses pembuktian yang sah.
“Jika informasi hanya bersumber dari pengakuan satu pihak tanpa bukti yang kuat, maka kebenarannya tetap harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku,” ujar salah satu pengamat hukum di Surabaya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, tidak semua orang yang diperiksa otomatis berstatus tersangka. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk memulangkan seseorang apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan unsur pidana yang cukup.
Hal tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang menjamin bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya bukti yang cukup dan putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Dengan demikian, pemulangan seseorang setelah pemeriksaan tidak serta-merta dapat diartikan sebagai adanya praktik penyimpangan.
Pentingnya Klarifikasi Resmi
Meski demikian, isu yang berkembang di tengah masyarakat tetap memerlukan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Publik berharap pihak kepolisian, khususnya Polda Jawa Timur, dapat memberikan klarifikasi secara terbuka terkait kronologi pemeriksaan yang dimaksud sehingga tidak terjadi simpang siur informasi.
Transparansi dalam penanganan perkara dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Hindari “Trial by Media”
Sejumlah kalangan juga mengingatkan agar pemberitaan media tetap mengedepankan prinsip verifikasi dan keberimbangan.
Pemberitaan yang tidak disertai konfirmasi dari semua pihak dikhawatirkan dapat memicu fenomena trial by media, yakni penghakiman publik sebelum fakta hukum benar-benar terungkap secara utuh.
“Media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara berimbang. Tuduhan yang serius perlu diverifikasi dan dikonfirmasi kepada seluruh pihak terkait,” ujar seorang praktisi komunikasi publik.
Menunggu Fakta yang Utuh
Hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait tudingan tersebut. Oleh karena itu masyarakat diharapkan menunggu klarifikasi maupun hasil pemeriksaan internal apabila memang diperlukan.
Sikap kehati-hatian dalam menyikapi informasi dinilai penting agar tidak terjadi penyebaran narasi yang dapat merugikan pihak tertentu tanpa dasar yang jelas.
Publik berharap kasus ini segera memperoleh kejelasan sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi.(Sy)
